SINARPAGIAKTUAL.COM- (YOGYAKARTA): Paud Dikmas, Yogyakarta, 25 April 2017, Implemantasi dari Reformasi Birokrasi Internal (RBI)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) khususnya manajemen  ketatalaksanaan. Didalamnya  mewajibkan seluruh unit utama untuk melaksanakan evaluasi terhadap  Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah dibuat. Sehingga harus dilakukan pembaharuan secara simultan. Karena dinamika perubahan dan penataan organisasi Kemdikbud.

Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Setditjen) melalui Subbagian Tata Laksana menyelenggarakan kegiatan “Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, tanggal 25-27 April 2017 di LPP Garden Hotel Yogyakarta.

Dr. Wartanto, Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas dalam paparannya mengatakan, amanat Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, akan merubah paradigma dan mindset dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Oleh karena itu POS ini menjadi penting untuk dilaksanakan dalam meningkatkan layanan program, kegiatan serta anggaran di bidang PAUD dan Dikmas.

Disampingnya itu, berlakunya UU No. 23 telah menggariskan tata hubungan pengembangam dan pelayanan pembinaan PAUD dan pendidikan masyarakat harus disusun secara efektif dan efisien sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, tegas Dr. Wartanto.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan membutuhkan peta bisnis proses yang jelas. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerjanya yang jelas dan terukur pada masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2015, Peraturan Presiden No. 14 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No.12 tahun 2011, yang mewajibkan seluruh kementerian untuk menyusun peta bisnis proses (business proses), jelas Dr. Wartanto.

Sebagai contoh tugas utama UPT Ditjen PAUD dan Dikmas antara lain pengembangan model dan supervisi. Hal ini harus disusun POS yang dapat meningkatkan tata hubungan pusat dan daerah. Agar efisiensi dan efektivitas proses manajemen dan kinerja organisasi berjalan  lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna serta tunduk dengan peraturan yang berlaku, pungkasnya. (DM/tim warta)