SINARPAGIAKTUAL.COM – (NIAS): Aktifis kontrol sosial Kabupaten Nias, Sumut, Yasamoni Gulo selaku Ketua DPD PWRI Nias dan Ketua PC LSM KCBI Nias Fesiyanus Ndraha,), kepada sinarpagiaktual.com baru-baru ini dikota gunungsitoli, menyatakan sikap Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dan Wakilnya Aroshoki Waruwu yang terlalu fokus mengurus santunan kematian rakyat miskin dinilai sangat menyimpang dari janji politiknya saat kampanye pada pilkada serentak tahun 2015 lalu.
“Saya menilai, bahwa program Bupati Nias dan Wakil Bupati yang terpantau terlalu fokus mengurus santunan kematia masyarakat miskin, sangat menyimpang dengan visi misi serta janji-janji kampanye saat merebut kembali kursi Nias 1 (Satu) untuk periode 2016-2021,” jelas Ketua DPD PWRI Nias Yasamoni Gulo, didampingi Ketua PC LSM KCBI Nias Fesiyanus Ndraha, di Gunung Sitoli. Kemarin.
Dijelaskan, Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Nias saat kampanye mengkumandangkan telah  mencanangkan program Swasembada Pangan guna peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias, Sumut. Kala itu, seluruh masyarakat mendengar orasi politik mereka yang menyatakan bahwa menggalakkan program swasembada tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan mengurus santunan kematian warga ujar yasa.
Lanjutnya, tapi justru program santunan kematian heboh dipublikasikan pasca temu pers Kabupaten Nias, padahal, konsep program tersebut dinilai tidak efektif dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian warga yang signifikan. “Apa-apaan santunan kematian, saya sarankan Bupati Nias lebih fokus lah pada program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti mewujudkan program Swasembada Pangan sesuai apa yang dijanjikannya saat kampanye,” tandas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Kab. Nias.
Hal Senada juga dikatakan  Ketua PC LSM KCBI Kabupaten Nias, Fesiyanus Ndraha., satu hal yang perlu diketahui bersama, bahwa selain menggalakkan program swasembada pangan, salah satu janji politik pasangan Cabub dan wacabup Nias Sokhiatulo Laoli dan Aroshoki Waruwu sebelum sucses menduduki kursi Nias 1 (Satu) untuk Periode 2011-2016, adalah bakal membangun pabrik karet dan Swasembada Pangan demi mewujudkan kesejahteraan warga Nias.
Namun, faktanya, kata Fesiyanus, hingga masa jabatan periode pertama berakhir, janji pembangunan pabrik karet dan swasembada pangan tersebut menjadi mimpi belaka bagi seluruh masyarakat nias, karena satu tiangpun tidak ada berdiri sebagai tanda-tanda pembangunan pabrik. “Dengan munculnya temuan kita soal beras sejahtera (rastra) busuk dan diduga palsu ditengah tengah masyarakat miskin nias yang didistribusikan pihak Bulog Gunungsitoli baru-baru ini.
Mestinya, hal tersebut dapat dijadikan suatu moment tepat launcingnya penerapan program swasembada pangan ketika Bupati menentukan solusi beserta pihak-pihak berkompeten. Tapi nyatanya hal itu sangat jauh dari harapan warga yang tengah larut mendambakan program tersebut. Justru celah peluang diduga keras dilumpuhkan pihak berkepentingan yang disinyalir berbanter keuntungan tanpa memikirkan nasib masyarakat yang harus mengkonsumsi beras busuk. Ini butuh perhatian khusus bapak Jokowi, selaku presiden pilihan kami yang kami anggap sebagai sumber penyelamatan,” ujar Fesiyanus
Lanjut Fesiyanus, hal paling miris, ratusan unit bantuan alat-alat pertanian dari pemerintah pusat (Kementan RI) untuk Dinas Pertanian Nias dari tahun 2012 hingga 2017, terlihat mubazir. Puluhan “Handtraktor” yang di salurkan kepada masyarakat guna menggalakan “Ketahanan Pangan” sesuai program Presiden RI Ke-VII Bapak Ir. H. Joko Widodo, ucap Fesiyanus,  sampai detik ini hanya sebatas pajangan karena warga tidak paham cara pemungsiannya.
Lagi-lagi pernyataan Ketua KCBI Nias, hal sekan menyayat hati, “Hand Traktor” bantuan Presiden melalui Kementan RI justru jelas-jelas terlihat secara kasat mata parkir karatan disamping rumah pengurus kelompok penerima manfaat rastra (Raskin-Red). “Pencanangan Program Ketahanan Pangan jadi isapan jempol belaka bagi seluruh warga kepulauan Nias. Tujuan program gagasan pemerintah pusat tersebut berbalik arus, angka kemiskinan di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Indonesia Raya, justru meningkat drastis.
Boro-boro pemerintah Kabupaten Nias rela capek mengurus serta menghabiskan anggaran hanya untuk  pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin, justru hal berpotensi menimbulkan image negatif yang muatannya berkaitan pencitraan. Jadi sesuai fakta, dalam penerapan system pembangunan, Pemerintah Kabupaten Nias diduga sudah lari dari visi dan misinya yang dikumandangkan pada saat pilkada tahun 2015 lalu yang disebut-sebut bakal mensejahterhkan masyarakat miskin dan bukan memberi santunan kematian.
Anehnya, pembodohan tersebut bisa berlangsung “Kekal” yang imbasnya kesinambungan penderitaan tanpa ada teguran berupa perhatian dari pihak berwenang,” tukas Fesiyanus. Fesiyanus sangat berharap agar pihak berkompeten menuntun Bupati Nias dan Wakil Bupati, agar mampu menempatkan figur-figur handal, profesional di jajaran SKPD Pemkab Nias yang membidangi Petanian guna suksesnya program swasembada pangan. Karena diduga keras, katanya lagi, Kepala dinas Pertanian Kab.Nias, Fonaso Laoli, masih sibuk dengan Hand Phone nya  yang sudah hilang beberapa tahun lalu.
“Jadi, semua program dan janji Bupati Nias ini patut diduga kebohongan belaka, karena apa yang diumbarnya satupun tidak ada terealisasi sesuai harapan rakyat. Pabrik karet gagal, Swasembada Pangan gagal, pokoknya semua gagal total. Dalam hal ini, bahwa program soziona sangat berpeluang gagal, karena membangun kantor bupati saja tidak bisa selesai sesuai ketentuan. Saya harap agar Bupati Nias mempertimbangkan fokus soal santunan kematian dan kembalilah terhadap program yang  beliau janjikan yakni program swasembada pangan,” tutupnya.
Berkali-kali Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dikonfirmasi wartawan, Jumat, (23/6/2017), tidak berhasil. Laoli dekenal dan diketahui sangat lihai dari upaya-upaya konfirmasi seputar penggunaan anggaran yang dilakoninya. “Kalau mau ketemu sama beliau harus system ‘jebak’ bang, kalau tidak jangan harap bisa ketemu dengan beliau. Karena beliau merasa pejabat yang paling cerdas dan tegas. Tapi, hasilnya masuk rata-rata nihil dan setiap konsepnya terkesan pencitraan semata,” ujar salah seorang warga Kabupaten Nias, mengaku sebagai oknum aktifis LSM..
Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, Senin, (26/6/2017), memilih ‘bungkam’ (diam) ketika disinggung media ini  soal tudingan 2 (dua) oknum aktifis kontrol sosial Nias yakni Ketua PC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PC LSM KCBI) Nias, Fesiyanus Ndraha dan Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Nias, Sumut, Yasamoni Gulo, yang menyatakan bahwa Sokhiatulo dan Wakilnya Aroshoki Waruwu telah ‘membohongi’ warga Nias.
Sokhiatulo Laoli terdeteksi bersikukuh “No Coment” atas tudingan 2 (dua) oknum kontrol sosial saat berkali-kali dihubungi wartawan, Senin, (26/6/2017), melalui phone selulernya, baik telepon secara langsung maupun lewat pesan singkat, (SMS). Padahal, hal itu ditindaklanjuti guna menjaga keseimbangan informasi antara pihak aktifis dengan Bupati Nias. Sikap ‘tertutup’ yang ditentukan figur Nias Satu itu menuai prediksi yang muaranya mengarah kepembenaran pernyataan oknum aktifis.
Menanggapi sikap Bupati Kab Nias, salah seorang pengurus Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) di Sumut, Edy S, Amd dan oknum aktifis WN 88 Divisi Humas Mabes Polri, wilayah Sumut, Tham Sbk, Selasa, (27/6/2017), kepada sejumlah wartawan termasuk kru Metropublika, mengaku akan turut berperan memperjelas segala sesuatu yang erat kaitannya penyimpangan realisasi anggaran, baik bersumber APBD Kabupaten Nias maupun kucuran dari pemerintah pusat yang diinformasikan sarat ‘KKN’. (FESIANUS NDRAHA))