SINARPAGIAKTUAL,COM-(NIAS): Kembali Mencuaknya kasus yang diduga melibatkan Bupati Nias Utara periode 2016-2021 M. Ingati Nazara, A.Md selaku Mantan Ketua DPRD kabupaten Nias Periode 2004-2009, yang dikenal oleh masyarakat Nias “Kasus Riau Airlines”, beberapa tahun silam yakni pada tanggal 6 Januari 2  017 LSM NCW dan LSM KCBI Kepulauan Nias, menyurati Kapolri agar mengambil ali  h kasus tersebut.

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Nias Corruption Wacth Nias-Indonesia  Samabudi Zendrato kepada koreksi mengatakan bahwa Surat Laporan LSM NCW dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) kepada Kapolri berdasarkan Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Nias atas nama Bupati Nias Binahati B. Baeha, SH ssat itu dengan saksi M. Ingati Nazara, A.Md selaku Ketua DPRD Kabupaten Nias saat itu, dan Drs. Baziduhu Zebua selaku Kepala Bapeda Kabupaten Nias sebagai pihak Kedua, ujar Samabudi Rabu, (11/1/) sekitar pukul 14.00 digunungsitoli.

Lebih lanjut mengatakan, Pihak terkait diatas saat melakukan penandatanganan perjanjian sebagai pihak pertama adalah PT. Riau Airlines, dan selaku direktur atas nama Heru Nurhayadi dengan saksi Sutito Zainudin dan Rita wati, dengan nomor perjanjian kerjasama Nomor : 2391/DIR/XI2007 dan Nomor:  050/09/2007 di tanda tangani bersama-sama antara kedua belah pihak.

Dasar Pemerintah Kabupaten Nias menanda tangani perjanjian itu yakni berdasarkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan Nomor surat ketua DPRD Kabupaten Nias M. Ingati Nazara, A.Md kepada Bupati Nias Nomor : 050/4474/DPRD tanggal 19 November 2007 perihal Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Kepada PT. Riau Airlines.

Akibat dari perjanjian kedua belah pihak tersebut di atas maka masyarakat kepulauan Nias telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6 Milyar (enam miliar rupiah), dimana Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias diduga tidak memiliki payung hukum yang dibuat melalui peraturan daerah (Perda) Kabupaten Nias saat itu, tegas samabudi

Lanjutnya lagi, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Nias yang saat ini menjabat Bupati Nbias Utara, masih tersandung kasus dugaan fiktif biaya Perjalanan dinas sebesar Rp. 43.338.200,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan Biaya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah juga fikti sekitar 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) hal ini sudah kita menyurati Kepolisian Daerah Sumatera Utara, ujarnya.

            Bupati Nias Periode 2016-2021, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM saat di konfirmasi di kantornya Jalan Plud Binaka Desa Ononamolo Lot I, Gunungsitoli Selatan, Senin (9/1), Minta Kepastian Hukum atas Kasus penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias di PT. Riau Airlines pada tahun 2007 silam, pada masa pemerintahan Binahati B. Baeha, SH selaku Bupati Nias kala itu sebesar 6 Miliar rupiah, yang hingga kini belum ada kejelasan hukumnya.Karena ini menyangkut keuangan masyarakat Kabupaten Nias yang hingga kini belum ada kejelasan,tegasnya.Ucapnya tegas.

Bupati sangat mengapresiasi Laporan LSM NCW dan KCBI Kepulauan Nias yang menyurati Mabes Polri dalam mengambil alih penanganan kasus Riau Airlines ini serta Pemberitaan Harian Umum Koreksi tanggal 06-12 Januari 2017 ‘Tentang Bupati Nias Utara di Lapor ke Mabes Polri” atas kasus penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias di PT. Riau Airlines yang sudah lama mengendap di Mapolres Nias yakni sejak diadukan oleh beberapa LSM pada tahun 2009 silam.ujarnya.

Anehnya tersangka sudah ada, namun hingga kini proses hukum selanjutnya, baik dari Polres Nias maupun di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tidak ada kejelasan. Saya merasa heran proses hukum pada kasus tersebut tidak diflo-up oleh aparat penegak hukum, tegas Sokhiatulo lagi.

Sokhiatulo Laoli mengaku sudah berupaya agar uang itu bisa dikembalikan oleh PT. Riau Airlines, namun hinngga kini juga tidak ada ketegasan atau jawaban dari PT. Riau Airlines. Sudah beberapa kali Pemerintah Kabupaten Nias mengirim surat ke PT. Riau Airlines yang tembusannya ke Gubernur Riau, diman intinya dalam surat itu meminta PT. Riau Airlines dan Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham, untuk segera mengembalikan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabuten Nias, katanya datar.

Sokhiatulo Laoli menegaskan, Tak ada satupun yang kebal hukum di dunia ini, maka untuk itu kita  mengingatkan aparat penegak hukum supaya tegas menangani masalah ini. “Kiranya penegak hukum sungguh-sungguh melakukan penyelidikan dan peyidikan, karena kasus ini tidak sedikit, miliaran rupiah lho.., ujarnya datar. (Fesianus Ndraha)