SINARPAGIAKTUAL.COM-(KEP.NIAS): Perhatian Pemerintah Pusat terhadap kasus-kasus yang telah disampaikan masyarakat di KPK, BPK RI dan Satgas Dana Desa telah bergulir sehingga Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo angkat bicara, Kondisi tersebut tidak gentar dan takut Pengelola Dana Desa untuk melakukan penyelewengan dan pelanggaran pada pengelolaan dana desa TA 2017 yang akan turun dan dicairkan ke RKUDes.

Kemungkinan jadi batu sandungan terutama bagi Desa yang bermasalah tahun sebelumnya dimana masyarakat telah menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait, bidang pengawasan, penegak hukum, Satgas Dana Desa dan Komisi Pemberantasan Korupsi, bila dicermati Dana Desa yang akan turun akan menjadi masalah atau kasus yang berkelanjutan karena sebelumnya Desa-Desa yang bermasalah terutama uang yang telah dikembalikan di RKUDes belum diverifikasi dan kasus yang ditangani penegak hukum Inspektorat belum menyerahkan hasil audit kepada penyidik, apakah ini persyaratan dan prestasi Desa dalam pengelolaan uang negara tidak ada indikasi KKN, sehingga layak dan patut menerima dana tahun berikutnya

Samabudi Zendrato Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat  Nias Corruption Watch (NCW) Nias-Indobnesia kepada beritamandiri 22/08 sekitar pukul 10.00 pagi di sekretariatnya mengatakan,  Sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang turut mengawal dan mengawasi Dana Desa dan berani mengadukan kepada KPK karena sebelumnya telah bosan dan jenuh terhadap penanganan pengaduan masyarakat yang tidak jelas dan berlarut-larut yang telah disampaikan kepada bidang pengawas Dana Desa yaitu Camat, Dinas BPMD/K, Kepala Unit Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota juga kepada Penegak Hukum Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, katanya tegas

Lanjutnya mengatakan Bayangkan bila dicermati pernyataan dimedia elektronik, KPK minta Pemerintah evaluasi Dana Desa dan telah menerima 360 laporan masalah Dana Desa, KemenKeu : Akan reformulasi sistem dana desa, BPK RI : Akan mengaudit Dana Desa bulan depan dengan menggandeng Polri, Kementrian Desa Tertinggal (KPDT) menyampaikan 200 laporan Dana Desa ke KPK, tetapi 05 Juli 2017 telah dilantik Satgas Dana Desa. Pertanyaan “Apakah itu serius KPDT mendukung dan memberi kepercayaan kepada Satgas Dana Desa atau hanya basa-basi untuk menakut-nakuti Kepala Desa (Pengguna anggaran), Sekretaris Desa (Koordinator keuangan), Bendahara, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa yang bermasalah selama ini?”.

KKN Dana Desa yang  diduga menggurita ini adalah tantangan dan beban kepada Bupati dan Walikota yang telah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersandung dan cidera dengan kasus Dana Desa sejak tahun 2015 dan tahun 2016. Jumlah Dana Desa tahun 2016 sebesar 48 triliun telah direalisasikan dan tahun 2017 sebesar 60 triliun akan turun ke RKUDes

Dari ujung Banda Aceh sampai ke Tanah Papua jumlah Desa dan Kelurahan menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 tahun 2016 tentang kode dan wilayah kerja statistik tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah desa dan kelurahan di indonesia adalah 82.030 sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 tentang kode Wilayah Administrasi Pemerintah disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan), 6.793 Kecamatan (data 2012) dan 514 Kabupaten/Kota.

Bila seluruh Kepala Desa terbukti korupsi dalam pengelolaan Dana Desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dan masuk penjara maka akan diadakan Pilkades serentak di Indonesia dan Kemenkum HAM akan mempersiapkan program pembangunan menambah bangunan Lembaga Kemasyarakatan disetiap Daerah Kabupaten/Kota karena tidak tertutup kemungkinan ikut serta kerjasama 3 orang Kaur Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan dan 5 orang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggungjawab dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa dan tidak tertutup Kemungkinan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa yang telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Dana Desa yang belum diverifikasi dan bermasalah.

Hasil pengamatan NCW selama ini mengatakan, walaupun Pemerintah Pusat telah memberikan penegasan namun Pemerintah Desa tetap menjadi-jadi dan merajalela melakukan dan menunjukkan arogansinya menantang, melawan dan mencoba menguji kebenaran pernyataan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Desa melakukan dan menghalalkan segala cara dengan cara membuat musyawarah sepihak tanpa diundang seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat untuk berpatisipasi dalam penyelarasan/penyesuaian Ranperdes, menetapkan Peraturan Desa dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDes serta pembuatan pengajuan pencairan dana tahun 2017 secara tergesa-gesa agar Dana Desa segera turun sebelum satu persatu kasus yang disupervisi oleh KPK terhadap pengaduan yang diterimanya karena Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan berlarut-larut menanganinya.

Fungsi tugas BPD mengawasi kinerja Pemerintah Desa dan yang mengetok palu musyawarah Desa  sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 pasal 42 ayat 4 tentang tata cara pengelolaan penyaluran dan penggunaan Dana Desa secara efisien tetapi terlihat tidak terlaksana, kemungkinan ada beberapa hal yaitu :

  1. Masalah sumberdaya manusia kurangnya pengetahuan dan pelatihan tentang aturan dan hak masyarakat berpatisipasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa
  2. Badan Permusyawaratan Desa tidak tegas terutama PNS, bila tidak sepaham dengan Pemerintah Desa atau Kepala Desa maka dituding BPD menghalangi program, pengesahan APBDes dan Peraturan pertanggungjawaban sehingga konsekuensinya anggota BPD dari PNS mempertaruhkan jabatannya menerima sanksi karena Kepala Desa dengan Bupati/Walikota hubungannya garis vertikal, jangan-jangan dilaporkan dan menerima sanksi akan dimutasikan
  3. Diduga tidak peduli, pura-pura tidak mengetahui, siasatnya pura-pura bodoh untuk ikut serta dan sekongkol dengan masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa tiap tahun

Sayang tidak ada gunanya pelatihan Kepala Desa dan Bendahara Desa selama 3 hari dilaksanakan oleh BPKP khususnya di Provinsi Sumatera Utara TA 2016 di Medan dengan biaya Rp. 20.000.000 setiap Desa dan tahun 2017 dianggarkan Rp. 25.000.000.

Samabudi menambahkan Masyarakat sangat kecewa bila Pemerintah Kabupaten Kota merekomendasi pencairan Dana Desa tahun 2017 tanpa memberikan penjelasan hasil audit Dana Desa tahun 2016 karena jelas-jelas Dana Desa yang telah dikembalikan di RKUDes belum diverifikasi dan pengaduan yang telah disampaikan ke penyidik Kejaksaan dan Kepolisian belum diserahkan hasil audit dari Inspektorat ada tidaknya kerugian negara untuk menjawab terhadap laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan KKN dalam pengelolaan keuangan Desa.

Laporan masyarakat bukan menghalangi turunnya Dana Desa, tetapi bagi Desa yang bermasalah sebagai efek jera jangan dicairkan Dana Desa berikutnya. Contoh kasus di Kabupaten Nias Selatan Dana Desa di Desa hilimbowo Kecamatan Idanotae menerima dana Desa tahun 2015 hanya 40% bermasalah belum dipertanggungjawabkan laporan pengaduan telah disampaikan kepada Inspektorat dan Kapolres Nias Selatan sampai sekarang belum ada tindak lanjut, tiba-tiba Kepala Desa melakukan dan mengerjakan kegiatan pembangunan pembukaan badan jalan dengan mempergunakan alat berat sebelum ada eksaminasi RAPBDes dan belum di tetapkan APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa tentang pelaksanaan APBDes serta belum dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan. Kota Gunungsitoli baru melaksanakan dan merealisasikan dana Desa TA 2016 40% hingga sekarang kemungkinan BPK telah memberikan dispensasi tentang masalah ini atau diduga BPK tidak mengetahui yang hanya menerima laporan keuangan tanpa bukti fisik, laporan pengaduan/keberatan masyarakat dan BPD Desa Holi Kabupaten Nias Utara tanggal 29 Mei 2017 kepada Kapolres Nias tentang penyelewengan pada pembangunan fisik Dana Desa TA 2016 sampai sekarang belum ada tindak lanjut menunggu hasil audit dari Inspektorat.

Penanganan masalah KKN Dana Desa yang diduga mengurita sangat berlarut-larut seperti ini membuat jenuh masyarakat pelapor dan terjadi krisis kepercayaan kepada penegak hukum penyidik Kepolisian dan Kejaksaan sehingga akibatnya segala bentuk kasus dana desa dilaporkan ke KPK dan Satgas Dana Desa, kita yakin kepada BPK tidak merubah pikiran dan menepati janjinya akan mengaudit Dana Desa bulan depan sebelum turun dana desa tahun 2017, ungkap samabudi tegas. (Fesianus Ndraha).