SINARPAGIAKTUAL.COM-(NIAS): Kepemimpinan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli di Pemerintahan Kabupaten Nias mulai terkuak satu persatu, dimana penempatan kepala SKPD di setiap dinas diduga tidak memiliki SDM yang memadai dan Tersandung Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris LSM Nias Corruption Watch Samabudi Zendrato di Gunungsitoli, 10/07. Samabudi menuturkan Penempatan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Firman Yanus Larosa tersebut sangat bertentangan karena salah seorang Eselon 2 tersebut bebas dari tindak pidana korupsi, hal ini bupati nias sokhiatulo laoli telah mengetahui bahwa Firman Yanus Larosa telah menyandang gelar tersangka pada kasus dana bantuan sosial (hibah) saat bencana alam di kecamatan lahusa kabupaten nias tahun 2001 dan tahun 2002. Kasus tersebut belum di hentikan sampai sekarang dan dana bantuan tersebut telah diblokir di bank BNI Cabang Gunungsitoli dengan nomor rekening 032000219162001, sebasar Rp. 486.555.558,-.terangnya.

Lanjut Samabudi, Angerago Lase juga diduga tersandung kasus tindak pidana korupsi pada peningkatan jalan dan jembatan (iucuran TA 2002) APBA TA 2002 yang sudah sampai pada Tahap penyelidikan di kejaksaan negeri gunungsitoli.

Tambahnya mengatakan, kebobrokan yang lebih fatal yaitu pada penempatan Kepala Dinas PPKPAD Kabupaten Nias dimana diduga Kepala BPKPAD Bazatulo Zendrato diduga terlibat dalam kasus persengkongkolan memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu pada penyertaan modal pemerintah kabupaten nias kepada PT.Riau Air Lines TA 2007 yang merugikan keuangan negara Rp.6 M.

Lagi-lagi terjadilah pengeluaran fiktif yang di keluarkan oleh bendahara kepada penerima dana hibah bantuan sosial kurang lebih Rp 1,4 Milyar yang tidak didukung oleh SK Bupati Nias no.903/85/K/2012 pada Tahun 2012. Jelasnya. Salah satu contohnya yaitu, Pengeluaran bantuan hibah (bansos) kepada PKK Kabupaten Nias sebesar Rp.150 juta tanpa didukung SK Bupati Nias dan diduga melibatkan ketua PKK Kabupaten Nias Nyonya Tikna S Laoli. Tidak tertutup lagi kemungkinan terlibat lagi beberapa lembaga lain, Diduga keras pihak BPKPAD tidak memiliki bukti sah dalam pengelolaan keuangan daerah.buktinya kata samabudi.

Samabudi mengatajan bahwa kasus fiktif ini telah meminta kapolres nias untuk memproses,menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana korupsi yang jelas tidak didukung SK Bupati NiasĀ  Laporan tersebut,dengan nomor 113/LSM-NCW/V/2017.

Lebih lanjut mengatakan Anehnya lagi Bupati Nias sering keluar daerah setiap minggunya paling tidak dua hari atau tiga hari yang hasilnya tidak ada, buktinya ratusan keluarga miskin di kabupaten nias menerima rastra busuk, akibat gagalnya swasembada pangan, tegasnya.

Diakhir katanya samabudi zendrato mengatakan, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menyampaikan program yang sudah lama direncanakan yaitu Program Bantuan BPJS atau Jamkesda serta Santunan Kematian khususnya masyarakat miskin, Bahasa niasnya “Fangalo dodo niha nibodo-bodokegu” hehehe katanya sambil tertawa.

Saat wartawan ini menjumpai bupati nias untuk menyeimbangkan berita ini, tidak ada kesempatan karena tamu banyak sekali dan saat di hubungin aktif, tidak di angkat. Pantauan di ruang tunggu bupati

nias 11/07 sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 13/10 menit masih banyak tamu yang antri, salah seorang pegawau mengatakan wajib saya tunggu karena bos satu berangkat nanti keluar daerah.(Fesianus Ndraha)