SINARPAGIAKTUAL.COM-(GUNUNGSITOLI): Dana Desa telah bergulir sejak tahun 2015 dan 2016 LSM Nias Corruption Watch (NCW) menilai bahwa sistem Pengelolaan Dana Desa sangat baik dan tepat sebab Pemerintah Desa bersama lembaga di Desa secara bersama-sama dengan masyarakat menggagas, memprogramkan, menyusun RPMJDes, untuk dibuat RAPBDes disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota untuk di evaluasi atau di eksaminasi kemudian ditetapkan menjadi APBDes dan pelaksanaannya, pengelolaan dan realisasinya di lakukan oleh pengelola dana Desa di bawah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Desa.  Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati dan Walikota tentang petunjuk teknis pelaksanaan.

Hasil investigasi LSM-NCW melalui Sekretaris Jenderal SAMABUDI ZENDRATO menyampaikan kepada wartawan bahwa sangat disayangkan pada pelaksanaan, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa tidak berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Kedua pasal 24 ayat 3 : Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah bunyi yang sama telah diuraikan pada Peraturan Bupati dan Walikota tahun 2015 dan 2016 tentang pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Terdapat kesalahan catatan buku kas umum yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum pada SPJ hal ini terjadi karena pengawasan dan monitoring dalam pengelolaan keuangan desa serta pengendalian dari wilayah Kecamatan atau Camat dan Kabupaten Kota atau Inspektorat mengabaikan pengaduan masyarakat penerima manfaat tidak dapat ditindaklanjuti sebaik-baiknya sehingga telah muncul raja-raja korupsi kecil yang telah menggorogoti dan mengkorupsikan dana Desa yang dilakukan oleh pengelola dana Desa.

Ada banyak temuan diseluruh Desa di kepulauan Nias diduga dan patut diduga bahwa kebocoran dana desa itu setiap tahun mulai dari Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000 dengan cara bahan material digelembungkan, pekerjaan yang mengadakan alat berat digelembungkan yang lebih ironis adanya pembayaran honor Kaur Aparat Desa yang tidak memiliki SK tetapi menerima hak selama 2 tahun dana desa berjalan.

LSM Nias Corruption Watch (NCW) menemukan kasus seperti ini yaitu sesuai dengan laporan pengaduan masyarakat Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 Maret 2017 perihal laporan penyelewengan dana desa tahun 2016, dimana setelah pengaduan tersebut pengelola dana desa telah mengembalikan uang di Bank Sumut pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar 173.369.500. berdasarkan hasil informasi langsung yang diperoleh LSM-NCW bersama masyarakatt pelapor kepada Inspektorat Kabupaten Nias anehnya hingga sekarang penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tidak dapat menindaklanjuti sehingga masyarakat Desa Hilihoru menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan dan Satgas Dana Desa tanggal 21 Juli 2017 dengan menyampaikan pertimbangan hukum bahwa uang yang telah dikembalikan itu diduga dan patut diduga mmasih ada sekitar puluhan juta rupiah yang dipergunakan Pengelola Keuangan Dana Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato karena dana yang telah dikembalikan di Bank Sumut belum diverifikasi.

Pengakuan masyarakat pelapor yang memberikan surat telah datang beberapa kali di Kantor Camat Bawolato berdasarkan anjuran Inspektorat Kabupaten Nias tetapi sampai sekarang tidak dapat dijelaskan oleh pihak Kecamatan dan Pengelola Dana Desa Hilihoru sehingga akibat daripada itu mereka menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bahwa seolah-olah penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berpihak kepada Pengelola Dana Desa yang melakukan korupsi yang diduga berpikir lain dan bertujuan lain yang bertujuan membangun sistem menghambat dan menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga akibatnya para pelaku kebal hukum dan tidak tertutup kemungkinan mengulangi perbuatan yang sama karena tidak lama lagi dana desa akan turun.

Kasus yang sama juga terjadi di Desa Sisobahili I Tanose’o Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias telah dikembalikan uang di RKUDes sebesar Rp. 122.000.000 belum diverifikasi telah disampaikan laporan pengaduan kepada Kapolres Nias bahwa selain uang yang telah dikembalikan di RKUDes terdapat sekitar Rp. 78.000.000 dugaan korupsi yang dilakukan oleh pengelola dana Desa dengan cara Pengelola Dana Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan membayarkan honor 3 orang Kaur, dan 3 orang Aparat Desa  atau Kepala Dusun yang tidak memiliki SK telah berakhir pada tahun 2014 sesuai dengan surat dari Penyidik Polres Nias Nomor : B/756/VI/2017/Reskrim tanggal 12 Juni 2017 yang isinya  bahwa laporan pengaduan telah diterima dan langkah-langkah yang dilakukan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Nias guna dilakukan pemeriksaan/audit tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016 di Desa Sisobahili I Tanose’o Kecamatan Hiliduho yang dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sampai sekarang hampir 2 bulan tidak ada tindak lanjut.

Yang lebih unik pada pembayaran pembukaan badan jalan yang dikerjakan oleh Jasmani Gea dengan memakai alat berat pengelola keuangan Feriaman Zendrato Bendahara telah melakukan penipuan dengan cara tidak membayar sisa uang yang bersangkutan sebesar Rp.56.000.000, Pembangunan Zendrato sebagai Tim Pelaksana Kegiatan 3 kali berturut-turut dipanggil oleh Penyidik Polres Nias untuk dimintai keterangannya tidak pernah hadir melawan kepada penyidik tetapi sampai sekarang belum ditetapkan tersangka.

Kita mohon kepada penegak hukum sungguh-sungguh dan proaktif mengungkap masalah ini dan Satgas dana desa KPDT di bawah pimpinan Bibit Samat Brianto mantan pimpinan KPK untuk mencegah dan dapat mengendalikan korupsi dana desa yang sangat sistematis sebelum menggurita (Fesianus).