SINARPAGIAKTUAL.COM-(KEP.NIAS) : Dana Desa telah bergulir sejak tahun 2015 dan 2016 aturan Pengelolaan sangat baik dan tepat sebab Pemerintah Desa bersama lembaga di Desa secara bersama-sama dengan masyarakat menggagas, memprogramkan, menyusun RPMJDes, untuk dibuat RAPBDes disam paikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota untuk di evaluasi atau di eksaminasi kemudian ditetapkan menjadi APBDes dan pelaksanaannya, pengelolaan dan realisasinya di lakukan oleh pengelola dana Desa di bawah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Desa.  Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati dan Walikota tentang petunjuk teknis pelaksanaan.

Hasil investigasi LSM Nias Corruption Watch (NCW) melalui Sekretaris Jenderal Samabudi Zendrato menyampaikan kepada Berita Mandiri di sekretariatnya, 21/08 pukul 10.45 wib, bahwa sangat disayangkan pelaksanaan, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta diduga dilakukan dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Kedua pasal 24 ayat 3 : Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah bunyi yang sama telah diuraikan pada Peraturan Bupati dan Walikota tahun 2015 dan 2016 tentang pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Zendrato menjelaskan,Diduga keras Terdapat kesalahan catatan buku kas umum yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum pada SPJ, hal ini terjadi karena pengawasan dan monitoring dalam pengelolaan keuangan desa serta pengendalian dari wilayah Kecamatan atau Camat dan Kabupaten Kota atau Inspektorat mengabaikan pengaduan masyarakat penerima manfaat tidak dapat ditindaklanjuti sebaik-baiknya, sehingga telah muncul raja-raja korupsi kecil yang telah menggorogoti dan mengkorupsikan dana Desa yang dilakukan oleh pengelola dana Desa.jelasnya

Tambahnya mengatakan Ada banyak temuan diseluruh Desa di Kepulauan Nias diduga dan patut diduga keras bahwa kebocoran dana desa itu setiap tahun mulai dari Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000 dengan cara pengadaan bahan material digelembungkan, pekerjaan yang mengadakan alat berat digelembungkan yang lebih ironis adanya pembayaran honor Kaur Aparat Desa yang tidak memiliki SK tetapi menerima hak selama 3 tahun dana desa berjalan.

Lebih lanjut menambahkan, Beberapa kasus seperti ini yaitu sesuai dengan laporan pengaduan masyarakat Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 Maret 2017 perihal laporan penyelewengan dana desa tahun 2016, dimana setelah pengaduan tersebut pengelola dana desa telah mengembalikan uang di Bank Sumut pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar 173.369.500. berdasarkan hasil informasi langsung yang diperoleh LSM-NCW bersama masyarakat pelapor kepada Inspektorat Kabupaten Nias anehnya hingga sekarang penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tidak dapat menindaklanjuti sehingga masyarakat Desa Hilihoru menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan dan Satgas Dana Desa tanggal 21 Juli 2017 dengan menyampaikan pertimbangan hukum bahwa uang yang telah dikembalikan itu diduga dan patut diduga mmasih ada sekitar puluhan juta rupiah yang dipergunakan Pengelola Keuangan Dana Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato karena dana yang telah dikembalikan di Bank Sumut belum diverifikasi,   Zendrato menjelaskan.

Sebelumnya Pengakuan tokoh masyarakat yang mewakili pelapor Talizanolo Telaumbanua mengatakan kepada sinarpagiaktual.com 19/08 sekitar pukul 15.30 wib di Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias mengatakan telah datang beberapa kali di Kantor Camat Bawolato mempertanyakan hasil Audit berdasarkan anjuran Inspektorat Kabupaten Nias tetapi sampai sekarang tidak dapat dijelaskan oleh pihak Kecamatan dan Pengelola Dana Desa Hilihoru.

Lanjut Talizanolo  menyatakan bahwa benar telah menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bahwa seolah-olah penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berpihak kepada Pengelola Dana Desa yang melakukan korupsi yang diduga berpikir lain dan bertujuan lain yang bertujuan membangun sistem menghambat dan menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga akibatnya para pelaku kebal hukum dan tidak tertutup kemungkinan mengulangi perbuatan yang sama karena tidak lama lagi dana desa akan turun, ungkapnya.

Di tempat terpisah juga Kasus yang sama juga terjadi di Desa Sisobahili I Tanose’o Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias TA 2016 telah dikembalikan uang di RKUDes sebesar Rp. 122.000.000 belum diverifikasi telah disampaikan laporan pengaduan kepada Kapolres Nias bahwa selain uang yang telah dikembalikan di RKUDes terdapat sekitar Rp. 78.000.000 dugaan korupsi yang dilakukan oleh pengelola dana Desa dengan cara Pengelola Dana Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan membayarkan honor 3 orang Kaur, dan 3 orang Aparat Desa  atau Kepala Dusun yang tidak memiliki SK telah berakhir pada tahun 2014 sesuai dengan pernyataan Brigadir Swasaro Waruwu bahwa telah menyampaikan SP2HP Nomor : B/756/VI/2017/Reskrim tanggal 12 Juni 2017 yang isinya  bahwa laporan pengaduan telah diterima dan langkah-langkah yang dilakukan penyidik koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Nias guna dilakukan pemeriksaan/audit tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa TA 2016 di Desa Sisobahili I Tanose’o Kecamatan Hiliduho yang dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sampai sekarang hampir 2 bulan tidak ada tindak lanjut, ungkap salah seorang tokoh masyarakat Desa Sisobahli I Tanoseo

Tambahnya lagi Kasus belum selesai tetapi Kepala Desa Feriaman Zendrato menunjukkan arogansinya yang kebal hukum tanpa memperhatikan akibat hukumnya dengan melakukan musyawarah desa sepihak yang dilaksankan di salah satu rumah penduduk untuk Membicarakan, Membahas dan Menetapkan 4 (empat) agenda sekaligus dengan tergesa-gesa untuk menghemat anggaran bertujuan segera dana desa turun pada hari Senin, 07 Agustus 2017 tanpa mengundang tokoh masyarakat dan masyarakat yang berpatisipasi setelah terbitnya evaluasi RAPBDes TA 2017 dari Bupati Nias yaitu untuk melakukan penyelarasan/penyesuaian Ranperdes APBDes, menetapkan Ranperdes menjadi peraturan Desa, Penerbitan peraturan Kepala Desa tentang pelaksanaan APBDes dan pembuatan pengajuan pencairan dana desa TA 2017 yang bertujuan menutupi kasus korupsi dana desa tahun 2016,Jelasnya

Sejumlah Masyarakat mengecam sikap Kepala Desa yang otoriter karena sebelumnya telah menetapkan menghujuk Bendahara Desa tanpa musyawarah dan menetapkan Kaur Aparat Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya 3 tahun yang lalu tanpa seleksi dan rekomendasi Camat tidak menghiraukan Peraturan Bupati Nias Nomor 71 tahun 2016 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Nias pasal 10 bagian h berbunyi : Bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

Meilius Zendrato selaku tokoh masyarakat Desa Sisobahili I Tanose’o mengatakan bahwa Baru seumur jagung Kepala Desa dilantik tetapi telah banyak melakukan pelanggaran, ketentuan, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku yaitu melakukan intervensi fungsi tugas panitia yang telah dibentuk dari hasil musyawarah desa dengan cara mengambil alih fungsi tugas panitia seleksi menyampaikan surat Nomor : 141/082/DS-I/2017, tanggal 04 Mei 2017 kepada Perangkat Desa perihal syarat menjadi Perangkat Desa Devenitif yang masih aktif pada poin suratnya nomor 2 bahwa salah satu persyaratan menjadi perangkat desa yaitu 20 tahun dan tidak melebihi 60 tahun merubah Peraturan Bupati Nias Nomor 71 tahun 2016 pasal 6 ayat 2 bagian c yang berbunyi bahwa persyaratan pengangkatan Perangkat Desa berusia 20 tahun sampai 42 tahun, kemudian Kepala Desa memberikan penegasan surat Nomor : 141/089/DS-I/2017, tanggal 10 Mei 2017 perihal Syarat menjadi Perangkat Desa Devenitif yang masih aktif dengan nada mengancam mengatakan pada isi suratnya bila saudara Perangkat Desa tidak dapat memenuhinya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa Devenitif yang masih aktif, sementara pengumuman persyaratan tersebut adalah kewenangan panitia yang telah dibentuk, kanyanya tegas.

Meilius menjelaskan , Akibat dari pada itu Panita Seleksi tidak bekerja karena telah 2 kali Panitia mengundang Kepala Desa untuk koordinasi tentang siapa oknum Kaur Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya yang akan diseleksi untuk dibuat pengumuman, namun beliau Kepala Desa tidak menghadirinya dengan alasan yang tidak jelas, tiba-tiba Kepala Desa menghunjuk Panitia baru adik kandungnya sendiri Masti Zendrato dan melakukan seleksi dengan tidak menyeleksi 2 orang Kaur yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2014, 1 orang Kepala Dusun melebihi umur 42 tahun menerbitkan SK tanpa seleksi dan dilantik secara diam-diam dan yang sangat menonjol hasil seleksi menetapkan anak saudara kandung orangtua Kepala Desa Perhatian Zendrato yang domisilinya di Dusun III dan dilantik menjadi Kepala Dusun IV, ini ada apa semuanya mengapa bisa terjadi, apakah peraturan tersebut tidak berlaku dan tidak dipatuhi oleh Kepala Desa, ungkapnya

Ditambahkannya bahwa yang lebih unik adalah masalah penipuan pada pembayaran pembukaan badan jalan yang dikerjakan oleh Jasmani Gea TA 2016 yang mempergunakan dan memakai alat berat, sebelumnya Feriaman Zendrato Bendahara, sekarang menjabat Sebagai Kepala Desa defenitif telah melakukan penipuan dengan cara tidak membayar sisa uang kepada yang bersangkutan sebesar Rp.56.000.000, Pembangunan Zendrato sebagai  Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 3 kali berturut-turut dipanggil oleh Penyidik Polres Nias untuk dimintai keterangannya tentang masalah tersebut tidak pernah hadir melawan kepada penyidik tetapi sampai sekarang belum ditetapkan tersangka.

Tegasnya Fakta yang ditemukan ini sangat dilematis, disayangkan Bupati Nias, Kepala Dinas BPMD/K, Inspektorat, Camat dan instansi terkati sebagai bidang pengawasan yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang dana desa membiarkan dan mengabaikan pengaduan masyarakat selama ini diduga sengaja menutupi hal ini dengan tidak memberikan hasil audit kepada penyidik, akibat kekecewaan masyarakat, membuat dan  menyampaikan surat kepada KPK dan Satgas dana desa dan memohon kepada BPK RI segera turun mengaudit seluruh dana desa di Kepulauan Nias TA 2016 sebelum turun dana desa 2017 sebab tidak tertutup kemungkinan pengelolanya akan melakukan hal yang sama karena kasus yang ditangani penegak hukum tidak ada perkembangan dan tindak lanjut sebab pengawasan dan pengendalian sangat lemah.

Kita mohon kepada penegak hukum sungguh-sungguh dan proaktif mengungkap masalah ini dan Satgas dana desa KPDT di bawah pimpinan Bibit Samat Brianto mantan pimpinan KPK untuk mencegah dan dapat mengendalikan korupsi dana desa yang sangat sistematis dan terstruktur, ungkapnya tegas.  (Fesianus Ndraha).